Urgensi Bimbingan Penyuluhan (BP)

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Salah satu upaya meningkatkan dan mengembangkan setiap individu untuk mencapai batas yang optimal dalam memecahkan permasalahan sendiri dan mencapai kesejahteraan hidup. Bimbingan dan penyuluhan sebagai suatu ilmu, masih merupakan suatu ilmu yang baru bila di bandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain pada umumnya. Bila kita telusuri maka bimbingan dan penyuluhan itu mulai muncul sekitar permulaan abad XX. Gerakan ini mula-mula timbul di Amerika, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Frank Parsons, Jesse B. Davis, Eli Wever, John Brewer dsb.

Konseling adalah hubungan pribadi dan dinamis antara dua orang yang bermasalah dengan tujuan agar diketahui permasalahannya sehingga ditemukan solusinya.

Asas-asas bimbingan dan konseling merupakan ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling, sedangkan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling adalah hal-hal yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa pengertian dari bimbingan penyuluhan ?

2.      Bagaimana proses perkembangan bimbingan penyuluhan ?

3.      Apa saja ruang linkup bimbingan penyuluhan ?

C.     Tujuan Masalah

1.      Untuk mengetahui pengertian dari bimbingan penyuluhan.

2.      Untuk mengetahui proses perkembangan bimbingan penyuluhan.

3.      Untuk mengetahui ruang linkup bimbingan penyuluhan.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian BP

Year Book of Education (1955) menyatakan bahwa bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah, keluarga, serta masyarakat.

Jones (1963:25) memberikan pengertian bimbingan adalah merupakan bantuan kepada individu dalam membuat suatu pilihan yang cerdas atau tepat dalam penyesuaian kehidupan mereka. Selanjutnya pula dikatakan bahwa kemampuan itu bukan merupakan suatu factor bawaan, tetapi harus dikembangka.

PERANAN KELUARGA DALAM MEMBINA TAUHID ANAK

التربية الألوهية للأولاد

                                                     Oleh:

Nur Lailatus Shofa

Dosen Pengampu:

Farid Zaini Lc.

    

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Dalam proses perkembangannya, masa remaja senantiasa diwarnai oleh konflik-konflik internal, cita-cita yang melambung, emosi yang tidak stabil serta mudah tersinggung. Ini berangkat dari apa yang di ajarkan orang tua dan apa yang dipahami oleh anak berbeda. Remaja lebih condong pada perkataan daripada hati atau i’tiqad dalam qalbunya. Sehingga ketika berjalan di alam yang luas ini seringkali tergoyahkan hatinya dan akhirnya berdampak pada penyimpangan mereka. Oleh karena itu remaja membutuhkan bimbingan dan bantuan dari orang-orang terdekat seperti orang tuanya. Peran dan tanggungjawab orang tua mendidik anak remaja dalam keluarga sangat dominan sebab di tangan orang tuanyalah baik dan buruknya akhlak remaja. Sehingga pendidikan dan pembinaan akhlak merupakan hal paling penting dan sangat mendesak untuk dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas hidup.

B.      Tujuan Masalah

Untuk diketahui oleh orang tua sebagai pendidik pertama dan utama dalam menanamkan nilai-nilai keimanan terhadap para remaja yang bersumberkan ajaran agama Islam sangat penting dilakukan agar para remaja dapat menghiasi hidupnya dengan amal-amal yang baik sehingga para remaja dapat melaksanakan fungsi sosialnya sesuai dengan norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan.

BAB II

PEMBAHASAN

PERANAN KELUARGA DALAM MEMBINA TAUHID ANAK

Sebagai pendidik pertama dan utama, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membina anak, baik terhadap nilai-nilai tauhid, nilai-nilai akhlak karimah,  yang bersumberkan ajaran agama Islam harus diberikan, ditanamkan dan dikembangkan oleh orang tua terhadap buah hatinya dalam kehidupan sehari-hari.

KOGNITIF, BUDAYA DAN KECERDASAN DALAM PANDANGAN AL-QUR’AN

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Al-Qur’an dipilih sebagai subjek kajian dengan alasan karena kitab suci ini diyakini sebagai sumber utama ajaran Islam yang harus terus menerus digali kandungannya, agar secara praktis dan teoritis selalu menjadi panduan hidup. Al-Qur’an juga menjadi pilihan kelompok pengkajian tersebut, berangkat dari kegelisahan betapa interaksi sebagian umat islam dengan Al-Qur’an, masih terbatas pada keyakinan, membaca dan mendengarkan, belum banyak mempelajari secara mendalam. Sebagai akibatnya, mutiara kandungan Al-Qur’anbelum tergali dan lebih lanjut, Al-Qur’an menjadi belum fungsional- secara optimal-sebagai petunjuk. Sehingga wajar kalau kemudian umat jarang yang menjadikan Al-Qur’an sebagai dasar pijakan dalam bertindak dan bersikap. Tanpa disadari hal ini akan menjadikan Al-Qur’an hanya sebagai simbol semata dan menjadikannyasebagai barang antik. Karena itu, dengan forum pengajian tafsir Al-Qur’an seperti ini, diharapkan Al-Qur’an bukan saja dekat dan dapat menyapa umat, tapi jiga dapat dijadikan sebagai petunjuk hidup yang benar.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa pengertian dari kognitif, budaya, dan kecerdasan dalam Al-Qur’an?

2.      Bagaimanakah ayat-ayat yang berhubungan dengan kognitif, budaya dan kecerdasan?

BAB II

PEMBAHASAN

A.                Kognitif

1.      Pengertian Kognitif

Menurut Chaplin (2002) dikatakan bahwa “kognisi adalah konsep umum yang mencakup semua bentuk mengenal, termasuk di dalamnya mengamati, melihat, memperhatikan, memberikan, menyangka, membayangkan, memperkirakan, menduga, dan menilai.

Manajemen Implementasi kurikulum

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Pemberlakuan sistem desentralisasi akibat pemberlakuan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang otonomi pemerintahan daerah, memberi dampak terhadap pelaksanaan pada manajemen pendidikan yaitu manajemen yang memberi ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi berkompetisi dalam era kompetitif mencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri. Kebijakan desentralisasi akan berpengaruh secara signifikan dengan pembangunan pendidikan. Setidaknya ada 4 dampak positif untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu : 1) Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki; 2) Efisiensi Keuangan hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional; 3) Efisiensi Administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat; 4) Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan.

Pemberlakuan desentralisasi pendidikan mengharuskan diperkuatnya  landasan dasar pendidikan yang demokratis, transparan, efisien dan melibatkan partisipasi masyarakat daerah. Muctar Buchori (2001) menyatakan pendidikan merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan manusia, karena pendidikan berfungsi sebagai pengembang pengetahuan, ketrampilan, nilai dan kebudayaan.

Desentralisasi pendidikan dapat terjadi dalam tiga tingkatan, yaitu Dekonstrasi, Delegasi dan Devolusi (Fiorestal, 1997). Dekonstrasi adalah proses pelimpahan sebagian kewenangan kepada pemerintahan atau lembaga yang lebih rendah dengan supervisi dan pusat. Sementara Delegasi mengandung makna terjadinya penyerahan kekuasaan yang penuh sehingga tidak lagi memerlukan supervisi dan pemerintah pusat. Pada Tingkat Devolusi di bidang pendidikan terjadi apabila memenuhi 4 ciri, yaitu (1) terpisahnya peraturan perundangan yang mengatur pendidikan di daerah dan di pusat; 2) kebebasan lembaga daerah dalam mengelola pendidikan; 3) lepas dari supervisi hirarkhis dan pusat dan 4) kewenangan lembaga daerah diatur dengan peraturan perundangan. Berdasarkan ciri-ciri tersebut, proses desentralisasi pendidikan di Indonesia berdasarkan UU No.22 tahun 1999 lebih menjurus kepada Devolusi, yang pertaruran pelaksanaannya tertuang pada Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000, seluruh urusan pendidkan dengan jelas menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kecuali Pendidikan Tinggi. Kewenangan Pemerintah Pusat hanya menetapkan standar minimal, baik dalam persyaratan calon peserta didik, kompetensi peserta didik, kurikulum nasional, penilaian hasil belajar, materi pelajaran pokok, pedoman pembiayaan pendidikan  dan melaksanakan fasilitas (Pasal 2 butir II).

Dalam konteks otonomi pendidikan, secara alamiah (nature) pendidikan adalah otonom. Otonomi pada hakikatnya bertujuan untuk memandirikan seseorang atau suatu lembaga atau suatu daerah, sehingga otonomi pendidikan mempunyai tujuan untuk memberi suatu otonomi dalam mewujudkan fungsi manajemen pendidikan kelembagaan.

Namun sejak dilaksanakannya otonomi pendidikan, ternyata pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana diharapkan, justru pemberlakuan otonomi membuat banyak masalah yaitu mahalnya biaya pendidikan.

Sedangkan, pengertian otonomi pendidikan sesungguhnya terkandung makna demokrasi dan keadilan sosial, artinya pendidikan dilakukan secara demokrasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan dan pendidikan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan bangsa.

BAB II

PEMBAHASAN

A.                Manajemen Implementasi kurikulum

1.                  Pengertian kurikulum

Kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan (sekolah) bagi siswa. Berdasarkan program pendidikan tersebut siswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, dengan program kurikuler tersebut, sekolah/lembaga pendidikan menyediakan lingkungan pendidikan bagi siswa untuk berkembang.

Ruang Lingkup Management Pendidikan Islam

BAB II

PEMBAHASAN

A.     Pengertian dan Ruang Lingkup Management Pendidikan Islam

Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pendidikan Islam, tetapi menurut penulis intinya ada dua, yaitu :

Ø  Pendidikan Islam merupakan aktifitas pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk mengejawetahkan ajaran dan nilai-nilai Islam.

Ø  Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dikembangkan dari dan disemangati oleh ajaran dan nilai-nilai islam. Dalam pengertian yang kedua ini, pendidikan Islam bisa mencakup :

KEPEMIMPINAN MADRASAH DAN FUNGSI SUPERVISI PENDIDIKAN

BAB I

PEMBUKAAN

A.    Latar Belakang

Kepemimpinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menejemen berbasis sekolah. Kepemimpinan berkaitan dengan masalah kepada sekolah dalam meningkatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan secara efektif dengan para guru dalam situasi yang kondusif.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa pengertian menejemen?

2.      Bagaimana gaya kepemimpinan pendidikan itu?

3.      Apa fungsi supervisi itu?

C.     Tujuan Perumusan

1.      Untuk mengetahui pengertian menejemen

2.      Untuk mengetahui gaya kepempinan pendidikan

3.      Untuk mengetahui fungsi supervisi

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Menejemen

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan mengenai menejemen, oleh para ahli diantaranya:

·         Proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha ke arah

manajemen dan supervisi pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

            Dalam meningkatkan mutu sebuah lembaga lebih-lebih lembaga pendidikan tak akan pernah terlepas dari manajemen yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu lembaga jika manajemennya baik naka bisa diprediksikan lembaga tersebut akan mengalami kejayaan begitu juga sebaliknya, namun tidak hanya cukup dengan manajemen saja akan tetapi perlu adanya supervisor yang akan memantau berjalannya managemen tersebut.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa pengertian manajemen dan supervisi pendidikan ?

2.      Apa saja tujuan dan ruanglingkup manajemen dan supervisi pendidikan?

C.    Tujuan Masalah

1.      Untuk mengetahui pengertian manajemen dan supervisi pendidikan

2.      Untuk mengetahui tujuan dan ruanglingkup manajemen dan supervisi pendidikan

BAB II

PEMBAHASAN

1.         MANAGEMEN PENDIDIKAN

a.      Pengertian Managemen Pendidikan

Managemen pendidikan sebagai suatu proses atau sistem pengelolaan. Kegiatan-kegiatan pengelolaan pada suatu sistem pendidiksn bertujuan untuk keterlasanaan prosese belajar mengajar yang baik.